Uncategorized

E-Faktur adalah faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Dalam pembuatan e-Faktur dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) membutuhkan sebuah sertifikat yang bernama sertifikat elektronik. Secara sederhana, sertifikat elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik, memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum […]

Peluncuran E-Meterai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah mengatur dokumen elektronik merupakan salah satu jenis dokumen yang terutang bea meterai. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan e-Meterai akan digunakan untuk dokumen elektronik, sedangkan meterai tempel akan tetap berlaku untuk dokumen kertas. Dilansir dari laman resmi e-Meterai, meterai elektronik merupakan salah satu jenis

Sebuah lompatan besar dalam Reformasi Perpajakan baru saja terjadi. Kini Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ditetapkannya NIK sebagai NPWP tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna beberapa waktu lalu. Jika menyelisik ke belakang, sebenarnya langkah besar untuk mengoptimalkan penggunaan

Soft Opening Konsultan Pajak Yohanes Setiawan, SE, BKP Cab. Manado Dirangkaikan Dengan Soft Opening Damai Unggul Digital Konsultan Pajak dan Damai Unggul Digital mengadakan soft opening pada hari Kamis 7- 9 Oktober 2021. Cabang Manado berlokasi di Jl Maesa Lingkungan 1 Ruko No 5 Lantai 2 Kelurahan Paal dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Kehadiran

FITUR BARU DALAM APLIKASI LAYANAN PERPAJAKAN Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 serta sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sejumlah fitur baru dalam aplikasi layanan perpajakan yang dapat diakses melalui login

Oktober 2021 Sekilas tentang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 1. Bracket Penghasilan PTKP Dalam aturan ini Penghasilan Kena Pajak lapisan tarif I diperluas menjadi 0-60 juta di atas PTKP dengan tarif 5%. Untuk asas keadilan, lapisan tarif atas ditambah untuk rentang penghasilan >5M menjadi 35% dari sebelumnya 30% 2. PPh UMKM Aturan ini mengatur ulang batas