Uncategorized

Alasan NIK Sebagai NPWP

Sebuah lompatan besar dalam Reformasi Perpajakan baru saja terjadi. Kini Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ditetapkannya NIK sebagai NPWP tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna beberapa waktu lalu. Jika menyelisik ke belakang, sebenarnya langkah besar untuk mengoptimalkan penggunaan […]

Alasan NIK Sebagai NPWP Read More »

FITUR BARU DALAM APLIKASI LAYANAN PERPAJAKAN

FITUR BARU DALAM APLIKASI LAYANAN PERPAJAKAN Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 serta sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sejumlah fitur baru dalam aplikasi layanan perpajakan yang dapat diakses melalui login

FITUR BARU DALAM APLIKASI LAYANAN PERPAJAKAN Read More »

Tax Update – UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Oktober 2021 Sekilas tentang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 1. Bracket Penghasilan PTKP Dalam aturan ini Penghasilan Kena Pajak lapisan tarif I diperluas menjadi 0-60 juta di atas PTKP dengan tarif 5%. Untuk asas keadilan, lapisan tarif atas ditambah untuk rentang penghasilan >5M menjadi 35% dari sebelumnya 30% 2. PPh UMKM Aturan ini mengatur ulang batas

Tax Update – UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Read More »